JAKARTA — DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong pemerintah pusat untuk membuka kembali moratorium pemekaran daerah guna merespons aspirasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) calon DOB yang diprakarsai oleh DPR RI dan DPD RI di Jakarta.
Hadir mewakili DPRD Sulteng, Wakil Ketua III DPRD Sulteng H. Ambo Dalle bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengawal proses perjuangan pemekaran wilayah di tingkat nasional.
Rakernas tersebut menjadi ruang krusial untuk membahas berbagai kendala dan aspirasi daerah yang selama ini memperjuangkan DOB.
Pembukaan moratorium dinilai menjadi kunci utama agar usulan yang telah lama diajukan dapat kembali diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Bapemperda DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, menegaskan bahwa pemekaran wilayah tidak sekadar urusan perubahan batas administratif, melainkan strategi mutlak untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Aspirasi dari daerah perlu mendapatkan ruang untuk dibahas dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu poin penting adalah bagaimana moratorium pemekaran wilayah ini dapat dibuka kembali,” katanya Jumat (2/10/2026).
Ia menilai, aspirasi pemekaran merupakan bagian dari dinamika pembangunan di daerah. Oleh karena itu, setiap usulan DOB selayaknya diberikan ruang pembahasan formal yang terukur berdasarkan tingkat kesiapan daerah serta pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku.
Selain isu moratorium, forum strategis ini juga menyoroti persoalan pengaturan dan distribusi keuangan daerah.
Pembahasan fiskal menjadi perhatian mendasar karena kemampuan keuangan daerah sangat menentukan keberlangsungan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pada daerah yang nantinya dimekarkan.
Dalam forum tersebut mengemuka kebutuhan akan sistem keuangan daerah yang lebih proporsional dan berkeadilan.
Daerah dinilai membutuhkan ruang fiskal yang memadai agar dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal secara optimal.
Rakernas ini turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara, antara lain Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia, serta Ketua Forum Perjuangan Indonesia.
Melalui kehadiran jajaran pimpinan dan Bapemperda DPRD Sulteng, aspirasi pembentukan DOB dari Sulawesi Tengah diharapkan masuk dalam agenda prioritas pembahasan pemerintah pusat dan lembaga legislatif dalam menyusun arah kebijakan pemekaran daerah mendatang. (*)
