Donggala – Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, memastikan bahwa pemerintah daerah terus mengawal nasib ratusan tenaga honorer yang menuntut kejelasan status pengangkatan PPPK paruh waktu dan pembayaran gaji tiga bulan terakhir.
Hal itu ia ungkapkan saat menemui massa aksi di halaman Kantor Bupati Donggala, Kecamatan Banawa, pada Rabu (8/4/2026).
Taufik menegaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebanyak tiga kali.
Langkah administratif tersebut dilakukan untuk memastikan usulan tahap kedua bagi para honorer segera mendapat respons positif dari pemerintah pusat.
“Persoalan ratusan orang honorer yang diusulkan untuk tahap kedua ini sudah saya upayakan. Saya bahkan telah mengomunikasikannya langsung dengan Wakil Ketua MPR RI untuk bisa dibantu,”
Dalam penjelasannya, Wabup mengungkapkan bahwa kendala utama saat ini berada pada proses verifikasi di tingkat kementerian yang hingga kini belum memberikan tanggapan resmi.
Sebagai bentuk keseriusan, ia mengaku telah menjalin komunikasi langsung dengan Wakil Ketua MPR RI guna mempercepat penanganan persoalan tersebut.
“Ini sedang kami proses. Pak Sekda dan Pak Kaban BKPSDM ini sudah mengirimkan surat usulan ke Kemenpan RB sebanyak tiga kali. Kita urut satu per satu. Memang sampai hari ini belum ada tanggapan resmi, namun langkah tindak lanjut hingga ke MPR sudah saya lakukan,” tambahnya.
Selain itu, ia meminta para tenaga honorer untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu pemberhentian atau kebijakan “dirumahkan”, karena informasi tersebut bukanlah keputusan final yang akan diberlakukan oleh pemerintah daerah.
Taufik juga mengapresiasi profesionalisme dan pengabdian panjang para tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala selama ini.
“Kalau soal PPPK ‘dirumahkan” itu bukanlah keputusan final. Itu artinya memberikan informasi kepada teman-teman agar bekerja lebih profesional. Saya tahu teman-teman sudah profesional dan sudah lama mengabdi,” tutupnya.
Guna membahas langkah teknis dan detail tuntutan secara lebih mendalam, Wakil Bupati mengajak perwakilan massa untuk melanjutkan dialog secara di ruang kerjanya hingga sore hari. (*)
