PALU — Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan Rakyat (Ampera) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah soroti komposisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Fraksi ini mendesak pemerintah provinsi untuk merestrukturisasi pos belanja agar lebih berpihak pada penanggulangan kemiskinan dan pemerataan infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Ampera DPRD Sulteng, Awaludin, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Moh. Yamin, Kota Palu,Selasa (6/10/2026).
Dalam paparannya, Awaludin menyoroti postur total belanja daerah dalam APBD 2027 yang dirancang sebesar Rp4,94 triliun.
Dari jumlah tersebut, belanja operasional birokrasi menyerap anggaran hingga Rp3,82 triliun (77,26 persen),sementara alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik hanya tersisa Rp486,84 miliar atau di bawah 10 persen.
Fraksi Ampera menilai ketimpangan tersebut perlu dievaluasi secara serius agar orientasi anggaran tidak terjebak sekadar memenuhi kebutuhan operasional internal pemerintah, melainkan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat di 13 kabupaten dan kota.
“Komposisi belanja yang didominasi kebutuhan operasional perlu dievaluasi secara serius. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan keberpihakan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur dan pemerataan pelayanan publik di 13 kabupaten dan kota,” katanya.
Selain itu, Fraksi Ampera menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang sektor hilirisasi nikel, namun di sisi lain masih menyisakan angka kemiskinan sebesar 345,06 ribu jiwa (10,46 persen) serta tingkat pengangguran di angka 2,97 persen.
Perkembangan industri padat modal tersebut dinilai belum sepenuhnya mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat dari besarnya angka PDRB. Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat, membaiknya daya beli petani dan nelayan, serta berkurangnya jumlah penduduk miskin,” jelas Awaludin.
Di sektor pendapatan daerah, Fraksi Ampera meminta target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,65 triliun dicapai melalui strategi yang adil.
Pemerintah didorong untuk tidak terlalu bergantung pada pungutan pajak kendaraan bermotor, melainkan mengoptimalkan retribusi, kontribusi BUMD, serta aktif menagih hak Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam dari pemerintah pusat.
“Peningkatan PAD harus ditempuh melalui strategi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah provinsi perlu membentuk tim khusus untuk inventarisasi serta menagih hak DBH yang belum tersalurkan, dengan melibatkan pihak-pihak terkait agar perjuangan fiskal daerah lebih kuat,” tegasnya.
Catatan lain yang turut disoroti meliputi perlunya pengkajian ulang alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar mengingat tingginya kerawanan bencana di Sulteng, serta pengawalan maksimal terhadap hak Participating Interest (PI) 10 persen dari proyek LNG di Kabupaten Banggai.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi Ampera menyatakan dapat menerima Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan tingkat pansus berikutnya,dengan catatan agar seluruh masukan substantif tersebut ditindaklanjuti. (*)
