POSO – Kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga penyediaan sarana air bersih menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Betani dan Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.
Berbagai aspirasi tersebut dihimpun Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Alfiani Eliata Sallata, saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (Dapil) pada 18–19 Oktober 2026.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas representasi anggota DPRD untuk menyerap secara langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat di daerah pemilihan.
Melalui pertemuan bersama warga, Alfiani memperoleh sejumlah masukan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Di bidang infrastruktur, warga menyampaikan kebutuhan pembangunan jalan penghubung antardesa serta perbaikan akses jalan menuju kawasan pertanian.
Infrastruktur jalan dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memudahkan distribusi hasil pertanian.
Selain itu, penyediaan sarana air bersih turut menjadi perhatian masyarakat.
Kebutuhan tersebut dinilai mendasar karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kesehatan, dan kualitas hidup warga.
Pada sektor pertanian, masyarakat mengusulkan dukungan berupa pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), ketersediaan pupuk, serta perbaikan jalan menuju lahan pertanian.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan memperlancar kegiatan usaha tani.
Sementara di bidang ekonomi kerakyatan, warga berharap adanya perhatian terhadap pengembangan UMKM.
Dukungan bagi pelaku usaha kecil dinilai dapat membuka peluang usaha, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah yang disampaikan warga sebagai kebutuhan untuk menunjang aktivitas sosial dan keagamaan di lingkungan masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Alfiani menghimpun aspirasi warga untuk selanjutnya menjadi bahan dalam pembahasan dan penyampaian melalui mekanisme kelembagaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
“Sebagai wakil rakyat saya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat agar dapat menjadi perhatian dalam proses perencanaan dan pembahasan pembangunan daerah, sesuai dengan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi,” katanya Senin (19/10/2026).
Namun, tindak lanjut terhadap setiap usulan tetap perlu mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan anggaran, serta pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Kunjungan Dapil tersebut sekaligus menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan Anggota DPRD untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa dan kelurahan.
Aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sulteng dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*)
