Donggala Bidik Penurunan Kemiskinan Signifikan, Minimal Satu Persen Tiap Tahun

Donggala — Pemerintah Kabupaten Donggala menargetkan penurunan angka kemiskinan minimal satu persen setiap tahun sebagai upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.Wakil Bupati Donggala, Taufik M Burhan mengatakan, target itu ditetapkan agar angka kemiskinan di Donggala dapat ditekan hingga di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di kisaran 11 persen, serta mendekati angka nasional sekitar 9 persen.Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Donggala pada 2025 tercatat…

HUT Labuan ke-21, Wabup: Potensi Besar Harus Dioptimalkan

Donggala - Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kecamatan Labuan yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal tingkat kecamatan, di Kantor Camat Labuan, Kamis (16/4/2026).Dalam sambutannya, Taufik mengucapkan selamat atas HUT ke-21 Kecamatan Labuan. Ia menegaskan, pada usia tersebut Labuan tidak lagi berada pada tahap merintis, melainkan harus memasuki fase penguatan dan menghasilkan.Menurutnya, Labuan memiliki potensi besar, mulai dari wilayah pesisir yang strategis, jumlah penduduk…

Wabup Donggala Tekankan Sinergi DPRD dan Pemda untuk Hadapi Tantangan Pembangunan

Donggala – Wakil Bupati Donggala, Taufik M Burhan, menyoroti pentingnya kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah.Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri rapat paripurna pelantikan Mohammad Yasin Lataka sebagai Ketua DPRD Donggala sisa masa jabatan 2024–2029 di Kantor DPRD, Kecamatan Banawa, Senin (13/4/2026).Taufik menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar kepemimpinan baru di DPRD dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.“Kami mengucapkan selamat…

Wabup Donggala Pastikan Kawal Nasib Honorer, Usulan PPPK Menunggu Balasan KemenPAN-RB

Donggala - Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, memastikan bahwa pemerintah daerah terus mengawal nasib ratusan tenaga honorer yang menuntut kejelasan status pengangkatan PPPK paruh waktu dan pembayaran gaji tiga bulan terakhir.Hal itu ia ungkapkan saat menemui massa aksi di halaman Kantor Bupati Donggala, Kecamatan Banawa, pada Rabu (8/4/2026).Taufik menegaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebanyak tiga kali.Langkah administratif tersebut…

Ratusan Honorer Donggala Demo di Kantor Bupati, Tuntut Status dan Gaji 3 Bulan

Donggala - Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Donggala menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Donggala, Kecamatan Banawa, Rabu (8/4/2026), menuntut kejelasan status serta pembayaran gaji yang tertunda.Massa aksi tiba sekitar pukul 13.45 Wita dengan membawa spanduk berisi tuntutan. Mereka menyampaikan aspirasi secara bergantian di halaman kantor bupati.Koordinator lapangan, Raslin, meminta pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait status tenaga honorer yang belum diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)…

Pemkab Donggala Siapkan Solusi untuk Warga Powelua, Dari Jalan hingga Kompensasi PDAM

Donggala - Pemerintah Kabupaten Donggala memastikan segera menindaklanjuti tuntutan warga Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, yang disampaikan melalui aksi Aliansi Powelua Menggugat, Senin (6/4/2026).Wakil Bupati Donggala, Taufik M Burhan, mengatakan ada tiga poin utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni perbaikan akses jalan desa, kejelasan kompensasi aliran air PDAM, serta perbaikan jembatan di Desa Lumbudolo.“Kami sudah menerima aspirasi masyarakat Powelua dan akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut,” ucapnya.Menurut Taufik, kondisi jalan…

Pemkab Donggala Siapkan Strategi Sertifikat Tanah Gratis untuk Warga Miskin

Donggala - Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, berkomitmen mempercepat sertifikasi tanah bagi warga kurang mampu di Kabupaten Donggala.Hal ini disampaikan Taufik usai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Rabu (1/4/2026).Langkah ini diambil merespons arahan Menteri ATR/BPN terkait tingginya angka konflik agraria akibat penguasaan tanah yang belum memiliki alas hak atau sertifikat resmi.Menyikapi…