DONGGALA – Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Desa dalam Rangka Penanganan Stunting dan Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker (e-HDW) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang diikuti aparatur desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) itu berlangsung di Ruang Kasiromu, Kantor Bupati Donggala, Kecamatan Banawa, Kamis (23/7/2026).
Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, menegaskan stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, tetapi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Menurut Vera, gangguan pertumbuhan yang terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan dapat berdampak permanen terhadap perkembangan otak anak sehingga memengaruhi produktivitas dan daya saing daerah di masa mendatang.
“Penurunan angka stunting bukan hanya untuk memenuhi target nasional, tetapi merupakan investasi kemanusiaan yang harus kita tuntaskan bersama,” katanya.
Ia mengatakan upaya percepatan penanganan stunting harus dimulai dari tingkat keluarga dan desa dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, hingga Kader Pembangunan Manusia (KPM).
Menurutnya, penguatan kelembagaan desa menjadi faktor penting agar seluruh elemen dapat bekerja secara terintegrasi dalam menjalankan program penanganan stunting.
Selain penguatan kelembagaan, Vera menilai pemanfaatan teknologi melalui aplikasi e-HDW juga memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan berbasis data.
Ia menjelaskan aplikasi e-HDW digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi secara real time pelaksanaan lima layanan utama konvergensi stunting, yakni kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, perlindungan sosial, sanitasi dan air bersih, serta layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).
“Melalui aplikasi ini, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil di lapangan, desa yang masih membutuhkan perhatian, hingga rumah tangga yang belum mendapatkan layanan dasar sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran,” ujarnya.
Vera menekankan akurasi data yang diinput oleh KPM menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan pengelolaan aplikasi e-HDW dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi kesalahan maupun keterlambatan dalam penginputan data.
“Jika data yang dimasukkan tidak valid atau terlambat, maka intervensi pemerintah juga akan terlambat dan berpotensi tidak tepat sasaran,” ucapnya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi dalam penanganan stunting melalui kelembagaan desa yang solid dan pemanfaatan aplikasi e-HDW secara optimal.
Dengan sinergi tersebut, Vera optimistis angka prevalensi stunting di Kabupaten Donggala dapat terus ditekan menuju target zero stunting. (*)
