Rencana Percepatan Penagihan IPR, Komisi II DPRD Sulteng Minta Dasar Hukum dan Data Konkret
PALU — Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ronald Gulla, mendesak eksekutif memberikan penjelasan utuh mengenai dasar hukum serta perhitungan rinci terkait rencana percepatan penagihan penerimaan dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kejelasan tersebut diperlukan sebelum rekomendasi DPRD dibawa ke rapat paripurna. Pernyataan itu disampaikan Ronald saat memimpin dinamika diskusi dalam rapat kerja Komisi II DPRD Sulteng bersama Biro Hukum, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Energi dan Sumber…