Donggala – Pemerintah Kabupaten Donggala memastikan segera menindaklanjuti tuntutan warga Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, yang disampaikan melalui aksi Aliansi Powelua Menggugat, Senin (6/4/2026).
Wakil Bupati Donggala, Taufik M Burhan, mengatakan ada tiga poin utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni perbaikan akses jalan desa, kejelasan kompensasi aliran air PDAM, serta perbaikan jembatan di Desa Lumbudolo.
“Kami sudah menerima aspirasi masyarakat Powelua dan akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut,” ucapnya.
Menurut Taufik, kondisi jalan menjadi prioritas penanganan karena dinilai membahayakan serta menghambat aktivitas ekonomi warga, terutama menjelang musim panen durian.
Ia menjelaskan, akses jalan di Dusun 1 dan Dusun 2 sulit dilalui akibat tanjakan curam dan mudah rusak saat hujan. Selain itu, jalan alternatif yang dibangun pascabencana juga belum berfungsi maksimal.
“Masalah jalan ini sangat mendesak karena sudah mengganggu mobilitas warga, bahkan dilaporkan telah menimbulkan korban,” kata Taufik.
Selain jalan, warga juga mengeluhkan kondisi jembatan di Desa Lumbudolo yang membutuhkan anggaran besar untuk perbaikan.
Taufik menyebut, estimasi anggaran pembangunan jembatan tersebut mencapai sekitar Rp8 miliar.
Pemkab Donggala pun akan mengupayakan pendanaan melalui bantuan pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kami akan dorong melalui berbagai skema, baik ke provinsi maupun pemerintah pusat,” jelasnya.
Pemkab Donggala juga berencana mengusulkan perbaikan infrastruktur melalui program pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden terkait pembangunan jalan daerah.
Sementara itu, terkait kompensasi aliran air PDAM, pemerintah daerah akan segera memanggil pihak terkait untuk membahas kejelasan aturan dan besaran kompensasi bagi masyarakat terdampak.
“Direktur PDAM akan kami undang untuk membicarakan hal ini agar ada kejelasan bagi masyarakat,” ucapnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mencarikan solusi secepatnya agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan lancar. (*)
